Jakarta, Javanewsonline.com, 25/03/2011 - Panitia tender pembangunan Gedung "Menara Nusantara" DPR RI diharapkan untuk tak merekayasa memenangkan satu peserta tender dalam proyek pembangunan bernilai Rp 1,1 Triliun tersebut.
Panitia tender juga diminta bersikap profesional dan tidak mengakal-akali aturan dalam menjalankan proses tender sesuai Perpres No. 54 tahun 2010.
"Tadi pagi, Pak Ketua DPR telah mengumpulkan seluruh panitia tender. Ketua mengarahkan agar tidak merekayasa pemenang, mengakal-akali aturan dan bertugas secara profesional," ujar Sekjen DPR, Nining Indra Saleh, didampingi oleh (Deputi Administrasi) Iding Hadiwidjaja, (Kepala Biro) Harbangin Soemirat, (Karo Humas dan Protokol) Helmyzar, dalam jumpa pers di pressroom DPR RI, Jakarta, Jum'at (25/03).
Nining menjelaskan, hingga masa akhir pendaftaran Jum'at (25/03) ini, sebanyak 11 kontraktor telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang pembangunan gedung DPR RI yang dimulai tahun 2011 ini.
Kesebelas perusahaan kontraktor yang didominasi kontraktor BUMN itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, PT Tiga Mutiara.
"Sampai hari ini sebanyak 11 perusahaan telah mendaftar. Hari ini jam 14.00 WIB penutupan pendaftaran peserta lelang. Selanjutnya pemenang pra-kualifikasi akan diumumkan 6 April," ujar Nining.
Dalam arahan kepada panitia tender menyangkut teknis pelaksanaan pembangunan, Marzuki meminta agar proses lelang mesti seusai prosedur yakni Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, Marzuki Ali juga tak memberikan arahan apapun terkait pemenang tender pembangunan gedung DPR.
"Kalau ada orang-orang yang menamakan Ketua DPR itu tidak ada dan tidak benar. Tak ada arahan dari Ketua untuk memenangkan tender," ujarnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar